Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Jihad-Konstitusi-Muhammadiyah

Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Sejarah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H).

Tujuan utama Muhammadiyah

Mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya, banyak dipengaruhi hal-hal mistik.

  • Pemimpin Muhammadiyah Dari Masa ke Masa

    1 KH. Ahmad Dahlan 1912-1923
    2 KH. Ibrahim 1923-1932
    3 KH. Hisyam 1932-1936
    4 KH. Mas Mansur 1936 -1942
    5 Ki Bagoes Hadikoesoemo 1942 -1953
    6 Buya AR Sutan Mansur 1953 -1959
    7 KH. M Yunus Anis 1959- 1962
    8 KH. Ahmad Badawi 1962 -1968
    9 KH. Faqih Usman 1968 -1971
    10 KH. AR. Fachruddin 1971 -1990
    11 KH. A. Azhar Basyir 1990 -1995
    12 Prof. Dr. H. Amien Rais 1995 -2000
    13 Prof. Dr. H. Ahmad Syafi’i Ma’arif 2000 -2005
    14 Prof. Dr. H. Din Syamsuddin 2005 -2010

  • 15 Dr. Haedar Nashir 2015 – 2020

Jihad Konstitusi Muhammadiyah

Sejak reformasi terdapat 115 produk UU yang dianggap merugikan umat Islam dan juga rakyat Indonesia serta dapat meruntuhkan kedaulatan Negara. Salahsatu yang fenomenal, Muhammadiyah menempuh jalur hokum dan menggugat secara konstitusional. Muhammadiyah membentuk tim khusus untuk mengajukan gugatan UU yang merugikan umat Islam dan rakyat Indonesia.

Sampai saat ini ada 4 UU yang semuanya sukses dikabulkan MK melalui judicial review, walaupun didalam perjalanannya Muhammadiyah terkadang mendapatkan tekanan dari pihak asing yang merasa dirugikan atas UU yang digugat Muhammadiyah. Sudah selayaknya ormas-ormas lain meniru langkah cerdas Muhammadiyah. Setelah UU dikabulkan, PR umat Islam dan rakyat Indonesia adalah terus mengawalnya agar selalu berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

4 UU gugatan yang telah dikabulkan  MK

  • UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  • UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas
  • UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3 UU yang akan diajukan gugatan ke MK

  • UU Penanaman Modal Asing No 25 Tahun 2007
  • UU No 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa
  • UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Tekanan asing pasca pengabulan UU Migas

Sejumlah perwakilan negara antara lain dari Amerika Serikat, Inggris dan Prancis bahkan sengaja mengunjungi Muhammadiyah untuk mempertanyakan lantas keberatan dengan upaya Muhammadiyah tersebut. Dalam bahasa diplomasi itu ancaman.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS Ali Imron: 104)